UMK Akan Bebas Biaya Sertifikasi

Posted on

Jakarta, Aktualita.co РSelama ini banyak produk-produk Usaha Mikro dan Kecil yang sebenarnya memiliki potensi tetapi terkendala akibat tidak adanya sertifikat. Salah satu faktor yang menghambat proses pengurusan sertifikat bagi produk usaha mikro dan kecil adalah ketiadaan dana dan pembinaan. Permasalahan tersebut mendapat jawabannya hari ini, Selasa (26/8/2014) dengan disahkannya Undang-Undang  Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam rapat paripurna yang dipimpin Pramono Anung.

Undang-undang tersebut mengatur bahwa pelaku usaha mikro dan usaha kecil akan dibina oleh Badan Standarisasi Nasional, kementerian terkait, lembaga dan pemerintah daerah untuk mengurus sertifikasi produk (pasal 53 ayat 1).  Tak hanya itu pelaku usaha mikro dan kecil juga akan menikmati fasilitas pembiayaan dan pemeliharaan sertifikasi produk (pasal 53 ayat 2).

Dalam rapat paripurna tersebut, Pemerintah diwakili oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi-Prof. Gusti M. Hatta didampingi oleh Kepala BSN-Prof. Bambang Prasetya beserta para eselon I BSN, turut hadir pula Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral-Jero Wacik beserta para jajaran Eselon I ESDM.

Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Menristek mengungkapkan, “Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sangat diperlukan sebagai payung hukum bagi Pemerintah dalam upaya membina dan memfasilitasi pelaku usaha khususnya UKM. Melalui pengaturan Undang-Undang ini akan melindungi kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat, serta meningkatkan mutu produk sehingga mempunyai daya saing yang kuat dan bisa memenangkan dalam persaingan di pasar global.”

Ferrari Roemawi, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang- undang Standarisasi mengharapkan, pemberian fasilitas ini dapat melindungi produk- produk pelaku usaha mikro dan kecil dari gempuran produk asing. Khususnya yang tidak bermutu dan memenuhi standar nasional.

Ketua Pansus RUU SPK Ferrari Romawi mengatakan bahwa keberadaan UU SPK sedemikian penting bagi Indonesia. Pasalnya Indonesia segera menghadapi pasar bebas ASEAN pada 2015 mendatang. Nah, pada saat itulah produk asing akan dengan mudah masuk ke Indonesia. “UU SPK diharapkan dapat emnjadi filter bagi serbuan produk asing ke Indonesia,” katanya.

Setidaknya, selain melindungi konsumen Indonesia dan produk dalam negeri. Khususnya, produk usaha kecil menengah. Dengan begitu diharapkan  SPK akan terwujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara efektif, dan efisien.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *