Presiden SBY meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Techno Park Sasana Ganesha Sukowati dan Museum Kars Indonesia di Wonogiri, di Sragen, Jawa Tengah, hari Selasa (30/6) pagi. (foto: haryanto/presidensby.info)

Siapkan Kompetensi SDM, Pemerintah Gratiskan BLK Untuk Hadapi MEA

Posted on
Presiden SBY meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Techno Park Sasana Ganesha Sukowati dan Museum Kars Indonesia di Wonogiri, di Sragen, Jawa Tengah, hari Selasa (30/6) pagi. (foto: haryanto/presidensby.info)
Presiden SBY meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Techno Park Sasana Ganesha Sukowati dan Museum Kars Indonesia di Wonogiri, di Sragen, Jawa Tengah, hari Selasa (30/6) pagi. (foto: haryanto/presidensby.info)

Aktualita.co – Pemerintah terutama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersiap melakukan revitaliasi terhadap Balai Latihan Kerja terutama untuk menyongsong pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas), Khairul Anwar seperti diungkapkan pada Rabu, (8/10/2014).

Untuk penanganan masalah ketenagakerjaan pemerintah menyediakan fasilitas dan beragam program pelatihan kerja gratis di Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Para pencari kerja dan pengangguran dapat berlatih dan belajar kembali untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja sesuai kebutuhan pasar di BLK. Dikatakan Khairul, pemerintah tengah gencar melakukan revitalisasi BLK, terutama BLK-BLK yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.

Upaya tersebut dilakukan agar BLK mampu mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar industri. Beberapa aspek yang dibenahi meliputi infrastruktur dan peralatan pelatihan; kuantitas dan kualitas instruktur; metode dan kurikulum pelatihan; serta manajemen pengelolaan BLK. Pembenahan BLK-BLK terus dilakukan meskipun terkendala terbatasnya anggaran. Pembenahan ini harus mengikuti standar atau berpatokan pada UPT Pusat milik Kemnakertrans yang kondisinya sudah sangat baik.

Berdasarkan data Kemnakertrans saat ini terdapat 14 BLK UPTP milik Kemnakertrans dan 262 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Selain itu, Khairul berharap pemerintah daerah lebih serius mengelola dan mengembangkan BLK, yaitu dengan meningkatkan alokasi anggaran serta merintis kemitraan yang kreatif dengan perusahaan-perusahaan swasta.

Sumber: Pusat Humas Kemnakertrans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *