PTSP Kota Makassar Tidak Maksimal

Posted on

Aktualita.co – Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bertujuan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dianggap  tidak maksimal. Hal ini terbukti dari penerapan PTSP yang telah diterapkan dalam sistem Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ( BPTPM) kota Makassar sejak bulan Mei 2014 lalu, dinilai masih banyak praktek pungutan liar oleh kebanyakan calo.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan, menilai kinerja PTSP Kota Makassar masih sangat lalai lantaran pelayanan PTSP Makassar hingga saat ini  masih terdapat pungli oleh para calo, sehingga dengan adanya itu, sistem yang berjalan tidak mengalami perkembangan.

“Sistem pelayanan PTSP harus berjalan transparan guna  memaksimal  pelayanan publik agar lebih berkembang sehingga  ini juga sejalan dengan apa yang diprogramkan Walikota Danny Pomanto dalam hal transparansi,  seperti, kemudahan dalam berinvestasi dan mengurus surat perizinan apabila ingin mendirikan usaha atau bangunan,” ujarnya, Kamis (25/12) lalu.

Ia menejelaskan, Sistem PTSP Kota Makassar harus ditata kembali dengan baik, sehingga  kalau PTSP tersebut  diberdayakan dengan baik, maka hal itu bisa mengcover 50 persen pelayanan publik dengan baik, sehingga menjawab kebutuhan warga masyarakat yang sesungguhnya kedepan.

“Makassar harus mengambil contoh pelayanan  publik PTSP yang diterapkan oleh kota Surabaya dan Bandung. Kedua kota tersebut sangat berkembang  PTSP karena menerapkan pelayanan yangs sesuai dengan aturan,“ jelasnya mencontohkan.

Ia menyarankan, semua stakehoder harus menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga terjalin koneksi dan pengawasan yang baik. Sehingga pengurusan perijinan masyarakat lebih mudah dan transparan. Tidak ada oknum yang bermain di belakang,  yang mengakibatkan  banyak penyimpangan tanpa memikirkan dampak dari perijinan tersebut.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan BPTPM Kota Makassar, A.Ilham mengakui banyak pihak yang tidak bersinergi dalam  menempatkan tim teknisnya di kantor badan perizinan. Seharusnya SKPD ini diharapkan dapat bekerjasama untuk melayani masyarakat jika ingin mengurus, misalnya izin gangguan, SIUP, TDP, TDG, TDI, IUI dan lainnya.

“Saya juga bingung mengapa Jajaran SKPD tidak dapt bersinergi dengan baik, itulah mengapa sampai sekarang SKPD bagian teknis SKPD terkait masih belum maksimal dalam melayani masyarakat yang ingin mengurus surat izin usaha ataupun surat izin lainnya” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *