Foto: Detik.com

Pengamat : Pengubahan Nama Kementerian Bisa Pengaruhi Program Kerja

Posted on
Foto: Detik.com
Foto: Detik.com

Aktualita.co – Rencana peleburan sejumlah kementerian dan juga pengubahan nama seperti yang telah diumumkan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK menurut beberapa pengamat politik dapat mengganggu program kerja beberapa Dinas yang ada di daerah. (Baca: Kabinet Jokowi – JK Akan Dibantu 34 Menteri, 18 Diantaranya dari Profesional)

Guru Besar Fakulras Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang juga Pengamat Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin Armin Arsyad menjelaskan bahwa pengubahan nama kementerian yang direncanakan Jokowi dinilainya dapat mengganggu kinerja pemerintahan yang ada di daerah.

“Contohnya, peleburan pada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dapat berpengaruh pada sumber pembiayaannya. Yang dibawah pasti akan bingung untuk mencari sumber pembiayaan dan implikasinya bisa saja pejabat yang ada di departemen akan kehilangan pekerjaan,” ungkapnya saat dihubungi melalui telepon Selasa (23/9) kemarin.

Menurutnya, perampingan kabinet yang sering diucapkan oleh Jokowi-JK dapat saja digunakan namun harus diperkuat dengan undang-undang sehingga ke depannya tidak akan menganggu atau diubah lagi dan daerah pun harus beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Terkait isu peleburan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, ia menganggap bahwa hal ini akan memberikan pengaruh terhadap pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan seperti pembanguna kereta api trans Sulawesi. Namun, ia menambahkan, hal tersebut tentu tidak akan menjadi masalah jika Jokowi-JK berkomitmen untuk membenahi hal tersebut.

Sebelumnya, dalam sebuah kesempatan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa perubahan nama kementerian tidak akan membuat pengaruh ke daerah termasuk program kerja karena pelaksanaannya sudah terlebih dahulu diatur

“Perubahan nomenklatur tidak akan menganggu program kerja, berikan saya kepercayaan untuk pelaksanaanya, ” kata Syahrul beberapa waktu lalu di kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Sementara Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Andi Bakti Haruni, menjelaskan bahwa sudah tentu akan ada proses adaptasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku eksekutif yang berada di Daerah.

“Saya yakin mereka akan mempersiapkan semuanya ketika akan ada perubahan, tinggal bagaimana koordinasi sehingga tidak akan ada beban kerja yang berlebih. Perubahan ini wajar,  karena mereka membutuhkan strategis dalam menyusun program kerjanya,” ucap Bakti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *