Kominfo

Pengaduan Pelayanan Kominfo Harus Transparan

Posted on

MAKASSAR, Aktualita.co – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kota Makassar menggelar workshop tata cara pengaduan layanan sistim informasi publik dengan tema “Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Melalui Pelayanan Informasi Publik”, di Hotel Grand Town, akhir pekan lalu.

Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, pihaknya menyambut baik kegiatan tersebut sebagai bentuk perhatian dalam rangka implementasi UU no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan keputusan Menpan tentang transparansi dan akuntabilitas.

Kominfo

Menurutnya, peran pemerintah saat ini beralih dari “government” ke “governance” dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Pelayanan prima seperti pedoman penyelenggaraan, standar pelayanan, transparansi, serta lainnya,” kata Danny.

Mantan konsultan tata kota ini juga mengemukakan, pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparat negara sebagai abdi masyarakat.

“Pelayanan prima seperti pedoman penyelenggaraan, standar pelayanan, transparansi, serta lainnya,” kata Danny.

Mantan konsultan tata kota ini juga mengemukakan, pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparat negara sebagai abdi masyarakat.

“Keterbukaan informasi suatu hal mutlak dilaksanakan oleh pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu, UU keterbukaan informasi ini disebut juga sebagai kewajiban pemerintah untuk menyiapkan informasi.

Sementara. Kepala Dinas Kominfo kota Makassar, Mukhtar Tahir mengatakan, Pemkot Makassar telah membangun layanan web site untuk sarana publikasi, edukasi, pengaduan terhadap berbagai hal.
Menurut Mukhtar, Ditetapkannya UU no.14 tentang keterbukaan informasi publik dan Inpres no.6 tahun 2009 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

“Pemkot Makassar sangat perhatian dan serius untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Mukhtar berharap kepada peserta workshop dapat bersinergi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang diatur dalam perwali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *