Wakil Presiden Boediono memimpin rapat koordinasi pariwisata lintas sektor. (Foto : Jalil/wapres.go.id)

Pariwisata, Sektor yang Mudah dan Cepat Menghasilkan Devisa

Posted on
Wakil Presiden Boediono memimpin rapat koordinasi pariwisata lintas sektor. (Foto : Jalil/wapres.go.id)
Wakil Presiden Boediono memimpin rapat koordinasi pariwisata lintas sektor. (Foto : Jalil/wapres.go.id)

Aktualita.co – Kendati pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu tinggal menghitung hari, tetapi Wapres Boedino tetap menganggap penting untuk mengajak berbagai pihak yang terkait dalam industri pariwisata Indonesia untuk berkoordinasi.

“Pariwisata sangat penting, karena merupakan cara paling mudah dan cepat bagi suatu negara untuk memperoleh masukan devisa,” tutur Wapres Boediono saat membuka rapat, Kamis 9 Oktober 2014, di Istana Wakil Presiden, Merdeka Selatan, Jakarta.

Menurut Boediono, koordinasi tetap diperlukan walau Kabinet Indonesia Bersatu jilid II sebentar lagi berakhir. “Para pejabat eselon I dan birokrasi tentu masih meneruskan tugasnya sehingga koordinasi ini dapat dilanjutkan,” tutur Wapres.

Rapat koordinasi ini dipimpin Wakil Presiden, karena sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 64 Tahun 2014, Wapres adalah Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan sedangkan yang bertugas sebagai Ketua Harian adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tim Koordinasi ini menghimpun 13 kementerian dan lembaga pemerintah.

Kepariwisataan memang tidak mungkin berdiri sendiri karena selalu melibatkan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) dalam pengelolaannya. Maka koordinasi menjadi sangat penting untuk menggali potensi Indonesia yang luarbiasa dan mewujudkannya menjadi kegiatan ekonomi yang riil dan membawa perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Salah satu contoh, misalnya,  ternyata pembangunan kepariwasataan sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur kebersihan dan kesehatan. Sebab, berdasarkan riset World Economic Forum (WEF) di bidang inilah Indonesia sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Masalah yang paling jelas terlihat, “Indonesia tidak mempunyai standar untuk toilet umum. Ini keluhan terbesar wisatawan mancanegara,” tutur Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Pangestu.

Yang juga tak kalah penting adalah perbaikan pelayanan di bandara-bandara internasional agar memenuhi standar bandara ramah wisawatan atau tourist-friendly airport. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenhukham) yang juga membawahi imigrasi mendukung upaya perbaikan ini, meskipun saat ini masih kekurangan petugas imgrasi. Misalnya, “Kami mendukung layanan imigrasi di atas pesawat bekerjasama dengan maskapai Garuda Indonesia karena memberikan kemudahan untuk wisatawan. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kami akan melakukan optimasliasi manajemen sumberdaya manusia,” tutur Denny.

Sedangkan untuk keamanan, misalnya,  aspek Indonesia sekarang sudah jauh lebih baik setelah sempat merosot ketika terjadi serangan bom bali pada 2002 lalu. Pada kesempatan itu, Menparekraf menyampaikan apresiasinya atas keberadaan Polisi Pariwisata yang sangat membantu memperbaiki citra Indonesia dalam aspek keamanan di mata wisawatan mancanegara. Menyadari pentingnya aspek keamanan pada bidang pariwisata, Kapolri Jend. Sutarman menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung. “Kami juga sudah melakukan pemetaan aspek keamanan dan keselamatan. Secara rinsip kepolisian sangat mendukung peningkatan kepariwisataan,” tutur Kapolri.

Selain kelemahan, Indonesia tentu juga memiliki kekuatan dalam bersaing dengan negara-negara lain. Berdasarkan riset WEF pula, “Dari segi value for money, atau kelayakan harga, Indonesia sangat kompetitif, berada di peringkat 9,” tutur Mari.

Untuk mempermudah koordinasi, Kementerian Pariwisata sudah menyusun rencana aksi untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Rencana aksi ini memetakan dengan rinci berbagai kebutuhan untuk mendukung pengembangan pariwisata di kawasan yang berpotensi besar sebagai daya tarik wisawatan luar negeri maupun domestik. Misalnya, kawasan Danau Toba yang dikeliling 7 kabupaten. Di sini banyak keramba ikan dan tidak mudah menjaga kebersihan dan kesehatan agar kondisi danau benar-benar menarik semua kalangan. “Mengkoordinasikan 7 kabupaten juga bukan pekerjaan ringan,” tutur Mari. Selain Danau Toba, rencana aksi yang sudah siap adalah untuk KSPN Kuta-Sanur-Nusa Dua dan KSPN Komodo dan sekitarnya.

Untuk menjamin keberlanjutan koordinasi ini, Wapres meminta Menparekraf sebagai Ketua Harian untuk membuat matriks koordinasi bidang pariwisata yang lengkap. Rencananya Wapres Boediono akan  menyampaikan matriks ini kepada Wapres yang akan datang sebagai Ketua Tim Koordinasi di pemerintaha periode mendatang.

Selain Menparekraf,hadir pada  rapat kali ini: Menteri Lingkungan Hidup Baltazhar Kambuaya, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy, Kepala Kepolisian RI Jend. Sutarman, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, serta para pejabat eseleon satu dari berbagai kementerian yang menjadi anggota Tim Koordinasi.

 

Sumber: Wapres.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *