KontraS Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi

Posted on

kontras

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menulis surat terbuka untuk presiden terpilih Indonesia, Joko Widodo. Surat yang dirili pada tanggal 28 Agusutus 2014 tersebut ditandatangani atas nama berbagai korban diantaranya Korban Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Korban Peristiwa Tanjung Priok 1984, Korban Peristiwa 1965-1966, Keluarga Korban Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Keluarga Korban Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 , Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia.

Salah satu yang mendasari mereka menuliskan surat terbuka ini karena Jaksa Agung dan Komnas HAM terus menerus saling melempar tanggungjawab satu sama lain terhadap 7  berkas hasil penyelidikan pro justisa Komnas HAM, pengadilan HAM lumpuh, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menindaklanjuti rekomendasi DPR 2009.

Berikut isi surat terbuka tersebut secara lengkap

Surat  Terbuka Korban Pelanggaran HAM Berat

Kepada Yang Terhormat
Presiden Terpilih Republik Indonesia 2014-2019
Ir. H. Joko Widodo
Di-
Tempat

Kami, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Joko Widodo dan Bapak Muhamad Jusuf Kalla [JKW-JK] sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum [Pemilu] 2014.

Kami mengapresiasi janji Bapak yang tertuang dalam Visi & Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden [Capres dan Cawapres] yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia [KPU]. Dalam Visi & Misi tersebut disebutkan bahwa pasangan Joko Widodo dan Muhamad Jusuf Kalla [JKW-JK] akan menyelesaikan kasus-kasus atau peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM] yang berat yang terjadi di masa lalu [Orde Baru], sebagai berikut;
“Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965…”

Terhadap janji tersebut, kami meminta kepada Bapak selaku pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersama Tim Rumah Transisi untuk segera merumuskan program kerja nyata penyelesaian kasus – kasus pelanggaran tersebut diatas secara bermartabat dan berkeadilan.

Bapak tidak boleh ragu dan setengah hati dalam mengambil langkah – langkah penyelesaian yang bermartabat dan berkeadilan atas masalah ini karena Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu telah menjadi tekad bangsa, sebagai salah satu amanat reformasi 1998.

Amanat  ini diantaranya tertuang dalam berbagai rumusan legal konstitusional diantaranya ; TAP MPR No V Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang mengamanatkan penegakan “Kebenaran dengan menggungkap penyalahgunaan kekuasan dan pelanggaran HAM pada masa lampau”, Selain itu terdapat UU 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan lain – lain.

Yang terjadi selama ini, Jaksa Agung dan Komnas HAM terus menerus saling melempar tanggungjawab satu sama lain terhadap 7  berkas hasil penyelidikan pro justisa Komnas HAM, pengadilan HAM lumpuh, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menindaklanjuti rekomendasi DPR 2009 untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa, dan tidak menggunakan perannya sebagai kepala Negara untuk menunjukan kemauan dan komitmen politik yang sungguh – sungguh terhadap kemandekan penyelesaian kasus – kasus pelanggaran HAM yang berat. Kami berharap sikap tersebut tidak diulangi dalam pemerintahan bapak.
Oleh karenanya kami mengusulkan; 

Pertama, Bapak bersama dengan Tim Transisi menjadikan agenda penyelesaian kasus – kasus pelanggaran HAM berat sebagai agenda prioritas. Hal ini sangat diperlukan karena sampai dengan 16 tahun tidak ada kepastian hukum dan keadilan bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat. Sementara korban dan keluarga terus didera dengan segala dampak yang berkelanjutan akibat penyalahgunaan kekuasaan Negara di masa lampau.

Kedua,  Untuk mewujudkan langkah nyata upaya penyelesaian kasus – kasus pelanggaran HAM yang berat kami meminta Bapak bersama Tim Rumah Transisi untuk membuat Keputusan Presiden [Keppres]  Pengadilan HAM ad hoc untuk 7 Berkas kasus – kasus yang telah diselidiki Komnas HAM dan telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Ketiga, Mengungkapkan fakta – fakta kebenaran; menemukan mereka yang masih hilang dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998.

Keempat, Merumuskan kebijakan pemulihan korban dan masyarakat luas, dan membuat pernyataan resmi permohonan maaf dan penyesalan atas praktek negara dimasa lampau yang telah melakukan pelanggaran HAM berat.

Keadilan dan kebenaran yang kami harapkan, bukalah didasari oleh rasa dendam dan marah. Keadilan dan kebenaran yang kami perjuangkan sebagai cara untuk sama – sama membangun masa depan Indonesia yang bebas dari beban politik masa lalu untuk kemudian menjadi pembelajaran berharga bagi masa depan bangsa ke depan.

Semoga bapak dapat memahami dan menindaklanjuti apa yang menjadi usulan dan masukan kami dalam surat terbuka ini.

Jakarta, 28 Agustus 2014 

Korban Peristiwa Talangsari Lampung 1989
Korban Peristiwa Tanjung Priok 1984
Korban Peristiwa 1965-1966
Keluarga Korban Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
Keluarga Korban Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]
Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia

(sumber : kontras.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *