Foto: Kompolnas.org

Kontras Tolak Kriminalisasi Adrianus Meliala

Posted on
Foto: Kompolnas.org
Foto: Kompolnas.org

Jakarta, Aktualita.co – Adrianus Meliala, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) harus mengalami pemeriksaan oleh penyidik setelah dilaporkan oleh Kapolri Jenderal Sutarman, pasca komentar pada sebuah wawancara di stasiun TV seputar kasus suap judi online. Polri beranggapan, bahwa Krimininolog UI ini telah menebarkan fitnah.

Langkah Kapolri ini mendapat kecaman dari sejumlah organisasi. Termasuk salah satunya oleh Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS).  KONTRAS mengecam tindakan Kapolri Jenderal Sutarman yang melaporkan dan memanggil Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala atas tuduhan tindakan menghina penguasa atau badan umum, pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 207, 310 dan/atau 311 KUHP. Sebagaimana yang diberitakan oleh media, laporan itu dilakukan atas dasar pernyataan Adrianus Meliala dalam wawancara dengan MetroTV yang menyampaikan pandangannya dalam kedudukannya sebagai Komisioner Komisi Kepolisian Nasional mengenai keterlibatan anggota Polri dalam kasus judi online yang dianggap menyinggung institusi Polri.

Demkian disampaikan oleh KONTRAS dalam siaran persnya, Rabu (27/8/2014). KontraS menilai tindakan melaporkan dan memeriksa Komisioner Kompolnas tersebut menunjukan Polri anti koreksi. Sebaliknya, Adrianus, dengan wewenangnya, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi publik atas kerja dan proses pelaporan yang diterimanya. Oleh karenanya sebuah kewajaran, jika kemudian Adrianus memberikan keterangan lewat media massa atas sebuah atau beberapa kasus yang jadi domain kerjanya. Pernyataan Adrianus bukan sekedar kebebasan berpendapat, akan tetapi sebuah kewajiban pejabat publik memberikan informasi. Maka tindakan Adrianus adalah tepat sepanjang pernyataannya paralel dan ditindak lanjuti dengan mekanisme koreksi dari Kompolnas ke Polri atau ke pejabat terlapor.

Dalam siaran persnya, tak lupa KONTRAS berpendapat bahwa ada jaminan kerja Kompolnas sebagai lembaga resmi negara yang mempunyai tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap  Polri, diatur dalam Pasal 37 s/d 40 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Pasal 3 ayat (2) Perpres No. 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Sepatutnya Polri menempatkan Kompolnas sebagai pemangku kepentingan yang dapat membantu menuntaskan agenda reformasi tersebut melalui laporan-laporan, masukan atau kritik yang disampaikan oleh Kompolnas dan bukan malah melakukan proses hukum sebagaimana yang dialami oleh Adrianus Meliala.

Berdasarkan hal tersebut KontraS mendesak Pertama, Kapolri untuk mencabut Laporan Polisi No: LP/769/VIII/2014/Bareskrim tanggal 19 Agustus 2014 dan menghentikan segala bentuk perbuatan/proses hukum terhadap Adrianus Meliala. Kedua, Menkopolhukam Djoko Suyanto sebagai ketua Kompolnas untuk terlibat dalam upaya penyelesaian dan/atau solusi dari para pihak dan Ketiga, Kompolnas untuk terus dan lebih rajin lagi menindaklanjuti adanya praktik-praktik pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri didalam tubuh Polri itu sendiri. (*PR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *