Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi Temui Ketua MPR Zulkifli Hasan

Aktualita.co – Belasan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi hari ini datang menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan, mendesak agar revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Zulkifli Hasan juga ditemui dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PAN. Dalam kesempatan tersebut koalisi secara simbolis menyerahkan boks berisi hampir 60 ribu tandatangan masyarakat yang digalang melalui petisi Change.org

Foto: dok. ICW

Foto: dok. ICW

Koalisi tersebut merupakan perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), PP Pemuda Muhammadiyah, Transparency International Indonesia (TII), Perludem dan Indonesia Parliamentary Centre.

“Kami tak alergi revisi sepanjang untuk memperkuat KPK. Kita semua tahu PAN lahir dari rahim Muhammadiyah dan reformasi yang ikut menyuarakan lahirnya KPK. Kami ingin ada dukungan. Penolakan revisi UU KPK tak hanya dari kami tapi juga mendapat dukungan publik,” kata Koordinator ICW Ade Irawan.

Sementara itu Sulistyo dari Indonesia Parliament Centre mengatakan: “Sikap presiden kemarin itu baru pernyataan semata. Revisi UU KPK nyatanya masih ada di prolegnas, dan peluang untuk muncul kembali besar. Ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan banyak pihak untuk melemahkan KPK”.

Andi Fajar, perwakilan dari PP Pemuda Muhammadiyah mengatakan: “Kami sudah melaksanakan dua kali pertemuan soal revisi UU KPK. Beberapa tokoh agama dan ketua KPK juga datang. Revisi ini dianggap berdampak besar pada KPK”.

“Dinamika politik untuk melemahkan KPK sebenarnya bukan gejala baru. Dari beberapa tahun sebelumnya telah banyak upaya untuk melemahkan KPK. Alasan untuk merevisi UU KPK ini juga tak ada argumen justifikasi sosial yang mendasari. DPR juga tak pernah mengevaluasi secara komprehensif. Terlebih lagi, prosesnya secara sembunyi-sembunyi,” kata Dadang Trisasongko dari TII.

Menurut Dadang, Indonesia sudah meratifikasi konvensi dunia melawan korupsi. Banyak pekerjaan rumah yang belum dikerjakan. “KPK kita sekarang adalah salah satu yang terbaik di dunia. Banyak negara ingin belajar dari KPK. Namun sekarang mau dilemahkan,” kata Dadang.

Menanggapi pernyataan dari para aktivis dan petisi yang disampaikan kepadanya, Zulkifli Hasan mengatakan : “Saya dari awal jelas. Saya ikut KPK, kalau KPK keberatan, ya kita ikut KPK. Saya ketemu presiden empat mata, dan katakan kita harus dengar suara rakyat. Kalau berlarut seperti ini tak baik. Lebih bagus kalau Presiden, KPK, dan DPR ketemu dan berembuk untuk membuat keputusan. Katanya revisi itu ditunda tidak ditentukan waktunya. Saya menghormati keputusan itu. KPK lah yang nanti akan menentukan apa yang bagus bagi KPK. Tapi keputusan sekarang saya menghomati keputusan DPR untuk menunda”. (PR)

Like it? Share it!

Leave A Response