Ribuan buruh melakukan long march menuju Istana Merdeka ketika melakukan aksi unjuk rasa melintasi Kawasan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9). Aksi buruh dari berbagai elemen itu menuntut pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melindungi buruh , perbaikan kesehatan serta jaminan Hari Tua. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/15.

Inilah 7 Tuntutan Hari Buruh 1 Mei 2017

Posted on

Aktualita.co – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan memperingati Hari Buruh 1 Mei 2017 yang diperkirakan akan diikuti lebih dari 150.000 buruh yang berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Said Iqbal selaku Presiden KSPI mengungkapkan bahwa organisasinya akan mengangkat sejumlah isu utama buruh diantaranya penghapusan pekerja alih daya atau outsourcing dan pemagangan, revisi jaminan sosial, jaminan kesehatan gratis dan jaminan pensiun yang sama dengan PNS/TNI/Polri, serta tolak upah murah.

Selain itu, tuntutan lain yang sering disuarakan kembali akan disuarakan seperti pencabutan PP 78/2015.

“Isu ini diangkat, karena dalam dua tahun terakhir kesejahteraan dan perlindungan terhadap buruh menurun drastis,” ujar dia seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Minggu (30/4).

Baca Juga : Pemerintah Ungkap PP No. 78 Tahun 2015 Untungkan Pihak Buruh

Berikut tujuh tuntutan buruh di Hari Buruh 1 Mei 2017

Pertama, menurunnya perlindungan dan kesejahteraan kaum buruh. Hal ini terlihat dari semakin maraknya penggunaaan outsourcing. ahkan program pemagangan yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi makin memperparah hilangnya perlindungan bagi buruh, karena orang-orang yang magang di perusahaan, bekerja delapan jam per hari laiknya buruh tapi tidak mendapatkan gaji.

Kedua, jaminan pensiun buruh dan pegawai negeri berbeda padahal nilai iuran pensiun buruh sama dengan pegawai negeri. Tetapi ketika pensiun PNS mendapatkan dana pensiun minimal 60 persen dari gaji terakhir, sedangkan yang didapat buruh hanya sekitar Rp 300.000.

Ketiga, jaminan kesehatan dengan sistem INACBGs membuat pelayanan kesehatan makin memburuk. Bahkan jaminan kesehatan pada saat Jamsostek lebih baik dibandingkan Jaminan Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

Keempat, kembalinya upah murah dengan dihilangkannya hak berunding buruh dalam menetapkan upah minimum melalui PP 78/2015. Sehingga buruh tidak bisa ikut penetapan kenaikan upah minimum.

Kelima, union busting dan kriminalisasi makin meningkat. Terbukti dengan kasus kekerasan terhadap pekerja Freeport dan kriminalisasi yang pernah dilakukan terhadap aktivis buruh yang kritis terhadap PP 78/2015.

Baca Juga : Isi Lengkap PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dan Alasan Buruh Menolaknya

Keenam, harga rumah rusunami yang mahal. Akibatnya, program perumahan ini hanya dinikmati kalangan menengah atas.

Ketujuh, KSPI dan ASPEK Indonesia menolak keras otomatisasi jalan tol karena akan menyebabkan puluhan ribu buruh jalan tol akan diberhentikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *