Indonesia CPO Watch : Pungutan Ekspor CPO Untungkan 4 Raksasa Kebun Sawit

Aktualita.co – Indonesia  CPO Watch mensinyalir kenyataan dibalik kebijakan pungutan Supporting Fund CPO sebesar 50 US dollar yang diambil dari setiap 1 ton CPO yang akan diekspor hanya akan menguntungkan 4  perusahaan perkebunan  sawit terbesar di Indonesia seperti PT Wilmar, PT Smart, Salim Group Dan Group AstraAgri. Sedangkan bagi petani sawit mandiri dan petani plasma sawit, pungutan tersebut justru merugikan mereka terbukti dengan banyaknya gagal bayar kredit mereka.

industri sawit

Ketua Umum Indonesia  CPO Watch Bartholomeus Anikus  dalam pernyataan persnya kepada Aktualita mengungkapkan bahwa akal-akalan perusahaan sawit tersebut dimulai ketika ketika mengusulkan pada pemerintah dihadapan Sofyan Jalil perlunya dibuat peraturan pungutan ekpor CPO yang bukan masuk kategori pungutan  pajak  yang masuk ke Departemen pajak .tetapi dihimpun di Badan Layanan Umum dimana mereka punya hak menempatkan wakilnya untuk duduk di BLU yang bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

“Ternyata dana yang dihimpun dari pungutan ekport CPO tersebut akan disalurkan lebih banyak untuk subsidi  produsen biodiesel dari minyak CPO yang mana ke empat group bisnis tersebut lah yang paling besar memproduksi biodiesel, dan paling besar memiliki perkebunan di Indonesia,” ungkap Bartholomeus Anikus  pada Senin, (17/1).

Lebih lanjut Bartholomeus Anikus  mengungkapkan bahwa ini artinya sama saja kebijakan pungutan Ekspor CPO yang sudah dibuat peraturan pemerintahnya yaitu lewat Peraturan Pemerintah  (PP) No. 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Pemanfaatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

“Skenario busuk lahirnya PP Penghimpunan dana perkebunan dari eksport CPO bisa jadi merupakan cara perusahaan perusahaan pemilik kebun sawit terbesar untuk menguasai kebun kebun sawit milik Petani Plasma dan Mandiri,” lanjutnya.

Menurut Bartholomeus  dengan dibebankannya pungutan ekport CPO sebesar 50 USD maka pemilik Pabrik Kelapa Sawit  akan membebankan  pada harga beli Tandan Buah Segar Sawit (TBS) yang dihasilkan sebagian dari kebun kebun milik Petani .

Dengan jatuhnya harga TBS akhirnya Petani tidak bisa membayar kredit kepemilikan kebun Plasma yang dipotong 30 persen setiap penjualan TBS, yang akhirnya Petani terpaksa menjual kebun sawit nya  pada pemilik kebun Induk.

Dan pada akhirnya petani hanya menjadi buruh perkebunan dengan upah murah. “jadi ini agenda busuk mereka melahirkan PP pungutan ekport CPO,” kecam Indonesia Sawit Watch.

“Karena itu Indonesia  CPO Watch  mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut PP Penghimpunan dana perkebunan yang mensengsarakan Petani sawit,” pungkasnya.

Like it? Share it!

Leave A Response