Indonesia Akhirnya Memiliki Undang-Undang Kelautan

Posted on

dpr

Aktualita.co – Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang Kelautan yang kehadirannya diharapkan sejak lama. Maklum saja setelah 69 tahun kemerdekaan, Indonesia belum juga memiliki Undang-Undang Kelautan. Pengesahan Undang-undang Kelautan ini dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Senin 29 September 2014 yang dipimpin oleh Sohibul Iman dan disetujui oleh semua fraksi.

Kehadiran Undang-Undang Kelautan memiliki makna penting karena Undang Undang Kelautan mempertegas kebijakan maupun peraturan yang ada, termasuk tata ruang laut nasional (zonasi) diatas 12 mil yang belum diatur dalam UU Pesisir No.1 tahun 2014. Selain itu UU Kelautan juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, dimana sesuai konvensi hukum laut international tahun 1982, Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan potensi maritim di laut lepas, selain di laut teritorial, wilayah yuridiksi maupun kawasan dasar laut. Setidaknya tercatat potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai US$ 1,2 triliun per tahun yang dibagi dalam empat kelompk sumber daya kelautan: renewable resources (perikanan, terumbu karang, mangrove, rumput laut, padang lamun); non-renewable resources (minyak, gas bumi, tambang, mineral); energi kelautan (gelombang laut, pasang surut, arus laut, panas laut); environmental services (transportasi, pariwisata, pertahanan dan keamanan).

“UU Kelautan merupakan produk hukum pertama yang dihasilkan secara tripartit antara pemerintah, DPR dan DPD. Ini sekaligus menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara dan maritim,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Sutarjo dalam Sidang Paripurna Kesepuluh DPR RI.

Dengan kehadiran Undang-Undang Kelautan ini, diharapkan 23 subsektor yang terkait dengan kelautan bisa diintegrasikan dalam Undang-Undang Kelautan ini.

Perjalanan Panjang Undang Undang Kelautan

Rancangan undang-undang Kelautan memiliki jalan panjang sebelum disahkan menjadi undang-undang. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Kelautan danĀ  Perikanan Sharif C Sutarjo bahwa inisiatif pembentukan UU itu sudah mulai digulirkan sejak masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Pada tahun 1999 dibentuk Dewan Maritim Indonesia yang bertugas untuk mengkaji akademis RUU Kelautan. Setelah DMI berganti nama pada tahun 2007 menjadi Dewan Kelautan Indonesia pada 2007 dan terus melakukan melanjutkan kajian yang telah dimulai Dewan Maritim Indonesia.

Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) cukup besar dalam kelahiran undang – undang ini karena pada tanggal 13 Maret 2013, DPD yang menyampaikan usul inisiatif RUU Kelautan kepada Badan Legislasi DPR. Inisiatif ini sempat terhenti karena kewenangan legislasi DPD. Namun, setelah putusan MK No. 92/PUU/X/2012 yang menetapkan bahwa DPD dapat mengajukan RUU, DPD kembali melanjutkan pembahasan RUU Kelautan.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, masih ada dua hal yang perlu dilakukan setelah adanya UU Kelautan, yakni pengembangan teknologi dan inovasi serta pemanfaatan sumber daya perekonomian kelautan hingga minimal 30 persen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *