Gugatan UU MD3 Ditolak MK

Posted on

hamdan zoelva

Aktualita.co – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang (UU) No. 17/2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) yang diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) khususnya mengenai mekanisme pemilihan Ketua DPR. Keputusan mengenai penolakan ini disampaikan dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin sore, (29/9).

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis MK Hamdan Zoelfa.

Putusan itu terkait permohonan dengan nomor perkara 73/PUU-XII/2014 yang diajukan PDI Perjuangan yang diwakili Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo, serta empat orang perseorangan, yakni Dwi Ria Latifa, Junimart Girsang, Rahmani Yahya, dan Sigit Widiarto.

MK menilai bahwa bahwa dalil-dalil yang digunakan pemohon dalam permohonan uji materi UU MD3 tidak beralasan menurut hukum. Dalam pertimbangan, Mahkamah menyatakan, Pemilu diselengarakan untuk memilih wakil rakyat yang duduk di parlemen. Sedangkan, masalah pemilihan pimpinan DPR menjadi hak anggota DPR untuk memilih dan menentukan pemimpinnya sendiri. Hal demikian lazim dalam sistim presidensial dan multi partai.

Menurut mahkamah, mekanisme pemilihan pimpinan DPR merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legalicy. “Sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945,” tegas Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pertimbangan hukum.

Patrialis juga menyinggung di DPR tidak ada parpol yang menang mutlak. Artinya, tidak ada parpol yang menguasai DPR.

Putusan MKĀ  diwarnai dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari hakim konstitusi Maria Farida Indrati dan Arief Hidayat.

Keterwakilan Perempuan

Adapun gugatan Undang-Undang (UU) No:17/2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) yang diajukan Khofifah Indar Parawansa, dkk mengenai keterwakilan perempuan di DPR diterima sebagian oleh Mahkamah Konstitusi.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,”kata Ketua MK Hamdan Zoelva di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (29/9).

Khofifah bersama Rieke Dyah Pitaloka, Aida Vitayala, Yuda Kusumaningsih, Lia Wulandari serta tiga badan hukum yakni Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan, Perludem dan Perkumpulan Mitra Gender menuntut MK untuk menyatakan sejumlah pasal yang tidak mengakomodir 30 persen keterwakilan perempuan diskriminatif.

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU MD3.

Dalam Perkara 82/PUU-XII/2014 itu MK menyatakan, pasal-pasal tersebut inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terdapat klausul “dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *