DPR Periode 2014/2015 Diharap Lebih Baik dan Bersih

Posted on
dpr
Foto: wikipedia.com

Jakarta, Aktualita.co – Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR, dipahami dan juga menjadi keprihatinan Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudhohusodo. Merosotnya kepercayaan ini tentu saja disebabkan oleh berbagai hal diantaranya pelanggaran etika, ketidakdisiplinan, kinerja yang buruk, terlebih kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR.

Melihat kondisi ini, Siswono berharap  lima tahun ke depan khususnya anggota DPR  periode 2014-2019 mesti lebih baik. Tidak saja tidak melakukan korupsi, tetapi juga meningkatkan produktifitas dalam bidang legislasi.

Hal itu disampaikan Siswono saat menjadi pembicara pada diskusi Forum Legislasi bertajuk ‘Memberantas Korupsi Melalui Legislasi’ di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8). Dalam diskusi tersebut, juga hadir sebagai narasumber Direktur Monitoring dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri.

“Kita berharap kinerja DPR periode 2014-2019 akan lebih baik dan bersih dari korupsi dibanding DPR  periode sekarang. Tapi, waktu yang akan menentukan,” kata Siswono.

Siswono yang juga anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar itu berpendapat, partai memiliki peran yang cukup besar dalam menempatkan kader di parlemen. Menurutnya, partai mesti menyaring kader-kader yang memiliki integritas tinggi sebelum bertarung dalam Pemilu Legislatif.

Siswono juga menggaris bawahi mengenai kesadaran untuk menjaga kehormatan lembaga. Menurutnya, dibanyak negara maju, tingkat kesadaran menjaga kehormatan lembaga amatlah tinggi. Misalnya, jika terdapat pejabat negara melakukan kesalahan, maka dengan sendirinya mereka mengundurkan diri. Bahkan, kata Siswono, terdapat pejabat negara di Korea menghukum diri sendiri dengan melakukan bunuh diri. “Kalau di negara yang peradabannya maju, sudah sampai menghukum diri sendiri,” kata Siswono.

Dalam kesempatan itu Siswono mengatakan, Parlemen Indonesia sudah tergabung dalam Southeast Asian Parliamentarian Againts Corruption (SEAPAC) maupun Global Organization of Parliamentarian Againts Corruption (GOPAC). Bahkan dalam waktu dekat, Presiden Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), Marzuki Alie dan Ketua Gugus Tugas Nasional Global Organziation of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Indonesia, Pramono Anung Wibowo, mengundang parlemen di kawasan Asia Tenggara, terlebih yang memiliki gugus tugas GOPAC di parlemennya untuk hadir di SEAPAC Board Meeting yang akan membicarakan program-program penguatan gerakan anti korupsi di parlemen kawasan Asia Tenggara.  Workshop diadakan dengan tema “Stronger Ethics and Integrity: Path for Parliament to Combat Corruption” yang akan diselenggarakan pada tanggal 28-29 Agustus 2014 di Jakarta

Sementara itu Direktur Monitoring dan Advokasi PSHK, Ronald Rofiandri, mengatakan komitmen parlemen dalam pemberantasan korupsi perlu diperdalam. Misalnya, jika merujuk pada UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) hasil revisi, mundur dari UU MD3 yang lama. Pasalnya, penggunaan keuangan setidaknya dapat dilakukan audit oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). “Tapi melalui UU MD3 hasil revisi keberadaan BAKN dihapus. Tindakan regulasi seperti ini akan menjadi pertanyaan,” ujarnya.

Dikatakan Ronald, parlemen perlu membentuk sebuah kaukus maupun gerakan komunitas yang konsern pada satu bidang. Setidaknya, komunitas seperti halnya kaukus perempuan parlemen bekerja dengan integritas dan idealis. Menurutnya, kaukus anti korupsi parlemen perlu diperkuat dan diperluas ruang geraknya.

Lebih jauh, Ronald berpandangan terhadap Anggota Dewan Periode 2014-2019 perlu diketahui sejauh mana pengalaman kerja dan keberpihakan terhadap isu publik. Pasalnya dengan mengetahui jejak rekam anggota dewan, dapat mendorong DPR menjadi lebih produktif. “Dan menopang agenda pemberantasan korupsi di parlemen,” pungkasnya. (dpr.go.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *