Daftar 3.143 Perda yang Dicabut Tak Terkait Perda Bernuansa Islam

Friday, Jun 17, 2016 | 1580 views

Aktualita.co – Hingga saat ini, masyarakat masih ramai membicarakan wacana pencabutan 3.143 Peraturan Daerah. Sebelumnya, pada bulan Mei lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kalibata, Jakarta mengungkapkan bahwa Perda yang akan dicabut akan diumumkan oleh Presiden Jokowi.

tjahjo kumolo
“Nanti akan di-launching oleh Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyangkut menghambat investasi, mempermudah perizinan, kemudian masalah birokrasi,” ungkap Tjahjo saat itu.

Walaupun demikian, hingga saat ini daftar Perda yang akan dicabut belum juga diumumkan.

“Harusnya, tak lama setelah diumumkan Presiden, Kemendagri lewat websitenya mempublikasikan daftar Perda yang dibatalkan beserta penjelasan kenapa dibatalkan, peraturan lebih tinggi mana yang dilanggar, sehingga jelas, dan sesuai Undang-Undang KIP harus diumumkan,” ungkap Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah, Fahira Idris di Jakarta, Kamis (16/06).

Tidak Ada Perda Bernuansa Islami Yang Dicabut

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada peraturan daerah (Perda) bernuansa syariat Islam yang masuk di antara 3.143 perda yang telah dibatalkan pemerintah pusat. Menurut Mendagri, semua peraturan yang dibatalkan tersebut hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan.

“Siapa yang hapus. Tidak ada yang hapus,” kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Rabu (15/6) seperti dilansir Setkab.

Mendagri menjelaskan, bila harus mendalami perda-perda yang cenderung intoleran atau diskriminatif serta berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, pihaknya akan mengundang organisasi keagamaan. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan regulasi itu, apalagi untuk daerah otonomi khusus.

“Misalnya, Aceh mau terapkan syariat Islam di daerahnya, itu boleh. Namun penerapan di sana, mau diterapkan juga di Jakarta, tentu tidak bisa,” tegas Tjahjo.

Selama ini, lanjut Mendagri, pemerintah mengikuti pertimbangan dan fatwa dari organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu, pemerintah juga akan melakukan klarifikasi dan berdialog dengan tokoh agama jika melakukan evaluasi dan pendalaman perda bermasalah yang bernuansa Islam.

Untuk mendukung pernyataannya, Mendagri berjanji akan mempublikasikan ribuan perda yang telah dibatalkan pemerintah itu.

Sesuai data yang diperolehnya, menurut Mendagri, dari 3.143 perda yang dibatalkan pemerintah pusat, terdiri atas 2.227 perda provinsi, 306 perda yang secara mandiri dicabut Kemendari, serta 61-perda yang dibatalkan kabupaten/kota dibatalkan provinsi.

“Ini semua soal investasi. Kita ngga urus perda yang bernuansa syariat Islam. Ini untuk amankan paket kebijakan ekonomi pemerintah,” ungkap Tjahjo.

Like it? Share it!

1 Comment so far. Feel free to join this conversation.

  1. Ahmad muhasim June 19, 2016 at 2:42 am - Reply

    Terkait dg pencabutan perda hendaknya memperhatikan asfek hukum norma dan kemanfaatan.semuanya ditunukan utk kesejahteraan masyarakat.tks

Leave A Response