Apakah Anggaran Tunjangan Profesi Guru Mengalami Pemotongan?

Friday, Aug 26, 2016 | 474 views

Aktualita.co – Pemerintah berusaha melakukan penghematan anggaran dengan melakukan pemotongan anggaran sejumlah kementerian/lembaga dan transfer daerah dengan total 133,8 trilyun. Jumlah tersebut berasal dari Kementerian dan Lingkungan (K/L) Rp 65 triliun dan transfer daerah Rp 68,8 triliun yang kemudian bertambah menjadi 72,9 trilyun.

Dari jumlah tersebut, Rp 23,3 triliun merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan Dana Transfer Khusus (DTK).

Walaupun demikian, pemotongan anggaran ini tidak akan dilakukan terhadap program-program prioritas yaitu Pembangunan infrastruktur serta program peningkatan kemakmuran dan penciptaan lapangan kerja.

Pos lainnya yang tidak akan mengalami pemotongan anggaran adalah pos-pos belanja wajib seperti gaji dan tunjangan pegawai, operasional dan pemeliharaan kantor, serta bantuan sosial dan belanja-belanja yang sudah teken kontrak.

“Penghematan utamanya dilakukan untuk belanja honorarium, perjalanan dinas, meeting, biaya rapat, iklan, pengadaan kendaraan, sisa dana lelang, dan anggaran kegiatan yang belum dikontrakkan,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR, Kamis 26 Agustus 2016.

Dalam pemaparannya Sri Mulyani mengungkapkan bahwa yang mendapatkan pemangkasan terbesar yakini Kemenhan Rp 7,933 triliun, KemenPUPERA Rp 6,980 triliun, Kementan Rp 5,938 triliun, Kemenkes Rp 5,552 triliun, Kemenhub Rp 4,745 triliun, Kemendikbud Rp 3,916 triliun, Kemenkeu Rp 5,537 triliu, KKP Rp 3,059 triliun, Polri Rp 2,959 triliun, Kemendes Rp 2,082 triliun, ESDM Rp 1,653 triliun Kemenag Rp 1,406 triliun, Kemenrisetdikti Rp 1,358 triliun, Kemensos Rp 943 miliar, dan KemenLHK Rp 871 miliar.

Nasib Tunjungan Profesi Guru

Terkait dengan tunjungan profesi guru, Kementerian Keuangan menilai telah terjadi over budgeted. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penelusuran anggaran atas dana transfer ke daerah tahun anggaran 2016.

“Untuk tunjangan profesi guru ini, kami menilai over-budgeted. Gurunya memang tidak ada. Gurunya sudah ada, tapi belum bersertifikasi jadi belum bisa dikasih tunjangan profesi,” ungkap Menteri Keuangan.

Dari penelitian Kementerian Keuangan diperoleh data jika terdapat Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

“Kami melakukan penyesuaian untuk yang DAK non fisik terutama untuk tunjangan profesi guru. Ini saya mohon jangan seolah-oleh (Pemerintah) dibaca tidak punya komitmen ke pendidikan,” ungkap Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan jika dirinya berharap pemerintah bisa menjadikan kejadian over budget tunjangan profesi guru sebagai pembelajaran dalam perencanaan anggaran ke depan.

Like it? Share it!

Leave A Response